Pembangunan di suatu wilayah merupakan kesempatan baru untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, capaian ini akan lebih maksimal jika ada kolaborasi (kerja sama) dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. Aksi pembangunan juga tidak akan menimbulkan permasalahan sosial atau ekonomi jika masyarakat ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek (sasaran) pembangunan.
Arti Masyarakat sebagai Subjek Pembangunan
Masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam suatu wilayah berarti komunitas lokal ikut serta secara aktif dalam kegiatan pembangunan. Keikutsertaan ini mencakup dua hal:
| Bentuk Keikutsertaan | Penjelasan |
|---|---|
| Penentuan kebijakan | Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah, perencanaan, dan pengambilan keputusan tentang pembangunan |
| Aksi nyata di lapangan | Masyarakat terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pembangunan (misalnya kerja bakti, pengawasan) |
Keikutsertaan masyarakat dan komunitas lokal ini sangat sesuai dengan keberagaman adat, agama, budaya, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang sangat beragam dari Sabang sampai Merauke.
Keberagaman Definisi Kesejahteraan di Indonesia
Menariknya, definisi kesejahteraan dari setiap masyarakat lokal ternyata berbeda-beda sesuai dengan nilai dan budaya mereka.
Contoh perbedaan definisi kesejahteraan:
| Masyarakat | Definisi Kesejahteraan | Maknanya |
|---|---|---|
| Masyarakat Batak | Mencapai 3H | • Hamoraon = banyak harta/kekayaan • Hasangapon = dihormati/memiliki martabat • Hagabeon = kesuburan (banyak keturunan) |
| Masyarakat Jawa | Gemah ripah loh jinawi | Keadaan yang tentram, makmur, dan tanahnya sangat subur sehingga mencukupi kebutuhan hidup |
Karena definisi kesejahteraan berbeda-beda, maka pendekatan pembangunan juga harus disesuaikan dengan nilai dan budaya lokal, tidak bisa diseragamkan.
Dampak Pembangunan Jika Masyarakat Tidak Dilibatkan
Dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek, berbagai proyek pembangunan seperti jalan tol, pelabuhan, fasilitas publik, bahkan pemindahan ibu kota negara, seharusnya tidak memicu permasalahan yang semakin memburuk.
Contoh kasus pembangunan tol:
- Tujuan positif: Memudahkan jalur transportasi, memperlancar arus barang dan orang.
- Dampak negatif jika masyarakat tidak dilibatkan: Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, misalnya pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di sekitar lokasi tol. Mereka bisa menjadi sengsara dan ekonominya terperosok.
- Akibatnya: Pembangunan tol yang tujuannya baik justru terkesan sebagai kebijakan negatif di mata masyarakat.
Solusi: Pembangunan juga memerlukan keadilan bagi masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan. Selain itu, diperlukan penyelesaian masalah pekerjaan sebagai pendukung ekonomi masyarakat di samping pembangunan tol atau proyek lainnya. Misalnya, menyediakan lapangan kerja alternatif, pelatihan usaha baru, atau relokasi yang layak.
Kasus Pembangunan di Papua
Beralih pada implementasi pembangunan di Papua. Wilayah ini memiliki banyak permasalahan yang kompleks, antara lain:
| Jenis Permasalahan | Contoh |
|---|---|
| Sosial | Konflik horizontal, kesenjangan antar kelompok masyarakat |
| Sumber daya | Keterbatasan SDM berkualitas, infrastruktur dasar yang kurang |
| Ekonomi | Tingkat kemiskinan tinggi, lapangan kerja terbatas |
| Teknologi | Akses internet dan listrik belum merata |
Apa yang dibutuhkan agar pembangunan di Papua berhasil?
- Pengalokasian dana otonomi khusus yang maksimal (sesuai kebutuhan dan tepat sasaran)
- Pembangunan yang komprehensif (menyeluruh, tidak hanya fisik tetapi juga nonfisik)
- Penyederhanaan birokrasi (mempercepat proses administrasi) tanpa mengorbankan kualitas pembangunan
Ketidakpuasan ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya menggencarkan pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan manusia juga sangat penting. Yang dimaksud dengan pembangunan manusia antara lain:
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
- Penguatan hak-hak dasar masyarakat adat
- Penghormatan terhadap budaya lokal
- Penyediaan lapangan kerja yang layak
Tujuan akhir: Dengan pendekatan yang seimbang (ekonomi dan manusia), maka permasalahan-permasalahan horizontal (konflik antarkelompok masyarakat) tidak akan timbul.
Kesimpulan
| Aspek | Penjelasan |
|---|---|
| Pembangunan wilayah | Kesempatan baru meningkatkan kesejahteraan, tetapi butuh kolaborasi semua pihak |
| Syarat utama | Masyarakat sebagai subjek (bukan objek) pembangunan → dilibatkan dalam perencanaan hingga pelaksanaan |
| Definisi kesejahteraan berbeda | Batak: 3H (harta, hormat, keturunan); Jawa: gemah ripah loh jinawi (tentram, makmur, subur) |
| Risiko jika masyarakat tidak dilibatkan | Contoh: pembangunan tol membuat PKL kehilangan pekerjaan → kebijakan terkesan negatif |
| Solusi | Keadilan bagi masyarakat lokal + penyelesaian masalah pekerjaan pendukung |
| Kasus Papua | Permasalahan kompleks (sosial, SDM, ekonomi, teknologi); butuh otonomi khusus maksimal + pembangunan komprehensif + birokrasi sederhana |
| Penyebab ketidakpuasan | Pembangunan terlalu fokus pada ekonomi, mengabaikan pembangunan manusia |
| Kunci sukses | Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia |
